Impor Seret, Stok Sapi Terancam Habis November

Tgl Publish : 21-09-2026 10:56:01

JAKARTA — Persediaan sapi siap potong di pasar diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga November 2026. Sementara itu, sapi yang baru didatangkan membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan untuk mencapai bobot layak potong. Kondisi tersebut membuat ruang pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga daging sapi makin terbatas, terutama menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang berdekatan. Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) Asnawi mengatakan keterbatasan sapi siap potong sudah terjadi mulai dari tingkat peternak hingga pasar, terutama di Pulau Jawa. Menurutnya, sapi yang masih tersedia di kandang mayoritas merupakan pedet atau sapi remaja yang belum dapat segera dipotong.Sapi tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk digemukkan sebelum memenuhi kebutuhan pasar. "Yang tersisa di kandang umumnya hanya pedet atau sapi remaja yang butuh waktu lama untuk digemukkan, minimal 3 bulan," kata Asnawi saat dihubungi Bisnis, Senin (31/8/2026). Dengan kondisi tersebut, stok sapi siap potong yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan. Jika tidak ada tambahan pasokan, persediaan berpotensi habis pada November 2026. Persoalan pasokan tidak hanya terjadi di tingkat peternak. Pengadaan sapi impor oleh importir swasta juga mulai tertahan karena biaya impor meningkat, sementara harga acuan pemerintah belum mengimbangi kenaikan biaya tersebut. Asnawi mengatakan pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dalam perhitungan impor. Sementara itu, nilai tukar dolar AS di pasar berada di kisaran Rp17.800–Rp18.000. Kenaikan biaya impor juga diperbesar oleh ongkos logistik global, baik transportasi darat maupun laut. Kondisi geopolitik dan kenaikan harga bahan bakar minyak turut menambah biaya pengadaan sapi. Akibatnya, harga pokok pembelian (HPP) riil di tingkat importir telah mencapai sekitar Rp71.000 per kilogram bobot hidup. Angka tersebut berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp59.500 per kilogram bobot hidup. Selisih sekitar Rp11.500 per kilogram membuat importir menghadapi risiko kerugian dalam setiap pengadaan sapi. Kondisi ini mendorong sejumlah importir menghentikan sementara pengadaan dan mengandalkan stok yang masih tersedia.Menurut Asnawi, importir memilih mengurangi aktivitas pengadaan daripada menanggung kerugian yang makin besar. Biaya operasional kandang, pakan, tenaga kerja, hingga pembiayaan perbankan tetap harus ditanggung selama sapi berada dalam proses pengadaan dan penggemukan. "Daripada mereka bangkrut dan utang bertambah besar, sekarang istirahat dulu," katanya. Penundaan pengadaan membuat tambahan pasokan makin sulit masuk ketika kebutuhan pasar tetap berjalan. Importir juga harus bersaing memperoleh sapi dari Australia dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Cina. Harga Daging Mulai Tertekan Keterbatasan pasokan tersebut mulai tecermin pada harga daging sapi. Berdasarkan pemantauan Panel Harga Bapanas hingga 23 Agustus 2026, rata-rata harga daging sapi di tingkat produsen tercatat Rp56.575 per kilogram, sedangkan harga di tingkat konsumen mencapai Rp144.682 per kilogram. Harga di tingkat konsumen tersebut berada di atas HAP. Tekanan harga juga terlihat dari perkembangan inflasi daging sapi. Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan inflasi pangan memang mulai mereda, tetapi normalisasi harga belum merata karena fundamental produksi masih rapuh. Inflasi volatile food turun dari 5,58% pada Juni menjadi 2,52% pada Juli 2026, terutama akibat koreksi harga komoditas hortikultura. Namun, sejumlah komoditas masih mengalami tekanan harga, termasuk daging sapi yang naik 7,67%. Asnawi memperkirakan harga daging sapi kualitas 1 dan 2 masih berpotensi meningkat. Harga daging sapi kualitas 1 bahkan diperkirakan dapat mencapai Rp151.000–Rp152.000 per kilogram seiring dengan makin terbatasnya stok dan meningkatnya biaya produksi. Tekanan juga datang dari biaya pakan. Sebagian kebutuhan produksi masih bergantung pada komponen yang harganya dipengaruhi pergerakan dolar AS. Dalam jangka panjang, persoalan pasokan juga berpotensi makin berat. Populasi sapi lokal belum sepenuhnya pulih setelah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2021 yang menyebabkan banyak sapi mati. Asnawi menilai kondisi tersebut dapat membuat daging segar (fresh meat) makin langka dan mahal dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Perubahan pasokan tersebut berpotensi mendorong masyarakat beralih ke daging beku (frozen meat) yang lebih mudah tersedia dan disimpan.Pemerintah Siapkan Intervensi Di tengah tekanan pasokan tersebut, pemerintah mulai memperkuat intervensi melalui BUMN Pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkoordinasi dengan PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mempercepat pengadaan dan distribusi cadangan daging sapi dan daging kerbau nasional. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti mengatakan pemerintah mendorong BUMN Pangan agar harga daging sapi masuk dalam Harga Acuan Penjualan. "Kami melakukan koordinasi upaya ini dengan BUMN Pangan agar harga daging sapi masuk di dalam Harga Acuan Pembelian (HAP)," ujar Yusra. Bapanas juga mendorong kolaborasi BUMN Pangan dengan asosiasi pedagang pasar, termasuk JAPPDI dan APDI, agar intervensi dapat disalurkan langsung kepada pedagang di pasar rakyat. "Selain itu, kita juga minta BUMN Pangan untuk berkolaborasi dengan asosiasi pedagang berlaku antara lain JAPPDI dan APDI paling lambat hari ini untuk melakukan intervensi pasar untuk menurunkan harga daging sapi di pasar rakyat," kata Yusra. Namun, dari sisi pedagang, mekanisme intervensi tersebut masih menyisakan persoalan. Asnawi mengatakan JAPPDI dan APDI meminta difasilitasi untuk membeli langsung daging dari BUMN Pangan yang mendapatkan penugasan pemerintah. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan agar pasokan intervensi dapat langsung menjangkau pedagang yang berhadapan dengan konsumen. "JAPPDI dan APDI meminta difasilitasi untuk membeli langsung ke Berdikari dan PPI, BUMN yang ditunjuk. Jangan nanti kami dilempar ke swasta yang mungkin termitra daripada BUMN," ujarnya. Asnawi mengusulkan agar asosiasi memperoleh fasilitas pembelian sekitar 30 kontainer, dengan masing-masing 15 kontainer untuk JAPPDI dan APDI. Dengan kapasitas sekitar 28 ton per kontainer, total pasokan tersebut mencapai sekitar 840 ton. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan alokasi yang disebutkan untuk pemerintah. Asnawi menyebut pemerintah memperoleh alokasi 100.000 ton, sedangkan sekitar 650.000 ton diperuntukkan bagi swasta dari total alokasi impor sapi bakalan 750.000 ton. Menurutnya, kerja sama tersebut juga perlu dituangkan dalam mekanisme yang jelas, termasuk melalui nota kesepahaman atau MOU. Hal tersebut diperlukan agar asosiasi dan pedagang memiliki kepastian mengenai volume, harga, batasan, serta mekanisme pembelian. Asnawi mengatakan pengalaman intervensi pada 2021 menjadi salah satu pertimbangan. Saat itu, kerja sama dengan asosiasi pedagang daging dilakukan dengan skema yang mencakup seluruh bagian daging sapi atau kerbau. Namun, kondisi pada 2026 dinilai lebih berat karena biaya impor meningkat, nilai tukar melemah, biaya logistik naik, serta persaingan memperoleh sapi dari pasar Australia semakin besar. Keterbatasan stok menjadi makin krusial karena kebutuhan daging sapi berpotensi meningkat menjelang HBKN. Asnawi menyoroti jarak antara Natal dan Tahun Baru dengan Ramadan dan Idulfitri yang berdekatan, sementara sapi yang tersedia di tingkat peternak belum siap dipotong. Jika importir terus menahan pengadaan hingga stok sapi siap potong habis, pasokan baru tidak dapat langsung menggantikan kekurangan tersebut karena sapi membutuhkan waktu untuk digemukkan. "Sapi kan enggak tiba-tiba bisa gede. Sapi itu harus digemukkan dulu minimal tiga bulan. Kalau sekarang mereka angkat bendera, tiga bulan ke depan udah enggak ada sapi," katanya.https://ekonomi.bisnis.com/read/20260902/12/2000282/impor-seret-stok-sapi-terancam-habis-november